Akhirnya Target Parereja Menjadi Desa ODF Tercapai

Bertempat di Aula Kantor Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes diselenggarakan Launching ODF atau Open Defecation Free.

Hadir dalam pertemuan ini Camat Banjarharjo, Puskesmas Banjarharjo, Kapolsek, Danramil, BPD, LPM, PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, dan Anggota DPR RI Dapil IX H. Agung Widyantoro, SH.M.Si

Sambutan Plt Camat Banjarharjo Hadiyah,SH mengatakan, bangga dengan desa parereja, yang menjadi percontohan bagi desa lainnya, karena usaha desanya untuk mencapai ODF sudah luar biasa.

“ Banyak keterlibatan dari dukungan swadaya masyarakat, dan dunia usaha termasuk dari bantuan yang diberikan oleh Anggota DPR RI Dapil IX H. Agung Widyantoro,” ungkapnya saat memberikan sambuta, Kamis (03/05).

Hadiyah menambahkan, ODF atau open Defecation Free adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini.

Agar usaha tersebut berhasil, akses masyarakat pada jamban (sehat) harus mencapai 100% pada seluruh komunitas. Makanya wajar jika setiap desa ingin mentargetkan semua desanya ODF.

ODF itu memastikan bahwa Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) kondisi 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Agung Widyantoro, SH, M.Si mengatakan, bahwa suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak — semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan.

“ Apresiasi buat Desa Parereja, kami mendapatkan data dan mendukung program desa, karena di desa ini mempunyai data kepemilikan jamban yang lengkap, data yang berasal dari pendataan RT/RW yang dilaporkan kepada Desa/Kelurahan, bahwa sekarang sudah punya data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), yang menurut kami memudahkan dalam melakukan intervensi,” imbuhnya. (Her)

Share ke :
Facebook
Google+
Twitter
Telegram
Email
WhatsApp

Iklan Layanan Masyarakat